Analisis Konseptual Penerapan Amfibi Bus Berdasarkan Trend Move Average Forcasting Sebagai Moda Transportasi Pariwisata Nusa Penida

Abstract

The plan to implement an Amphibious Bus operating in the Nusa Penida Tourism Area was spearheaded by public interest, which was predicted using forecasting calculations using the Least Square method regarding the number of tourists who will visit Nusa Penida in 2023, reaching 22,704 people. Nusa Penida is a tourist area located apart from the island of Bali. As a relatively small archipelago, access to the island is limited only by sea transportation. These amphibious buses can be an alternative mode of transportation that can be operated in areas with geographical conditions, such as the Nusa Penida area, and increase the efficiency value of public transportation. In organizing a public transport system as an amphibious bus, several parties contribute to accommodate according to their functions, rights, and obligations, namely the company as an operator, tourists as users, and regulatory power held by the government.

ABSTRAK

Rencana penerapan Bus Amfibi yang beroperasi di Kawasan Wisata Nusa Penida di pelopori dari kepentingan masyarakat yang diramalkan menggunakan perhitungan peramalan (forecasting) dengan metode Least Square mengenai jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Nusa Penida pada Tahun 2023 yaitu mencapai 22.704 orang. Nusa Penida merupakan daerah pariwisata yang letaknya terlepas dari Pulau Bali, sebagai kepulauan yang cukup kecil akses untuk menuju pulau tersebut cukup terbatas hanya dengan menggunakan transportasi laut. Dengan demikian amfibi bus dapat menjadi salah satu alternatif moda transportasi yang mampu dioperasikan di wilayah yang memiliki kondisi geografis seperti daerah Nusa Penida dan meningkatkan nilai efisiensi daripada angkutan umum. Dalam penyelenggaraan sistem Angkutan umum berupa bus amfibi ada beberapa pihak yang berkontribusi untuk mengakomodir sesuai fungsi, hak dan kewajibannya yaitu perusahaan sebagai operator, wisatawan sebagai pengguna dan kekuasaan regulator dipegang oleh pemerintah.