KEBIJAKAN HUKUM PERTAHANAN SIBER TERINTEGRASI DALAM MENCEGAH CYBER TERORISM

Abstract

Di era perkembangan teknologi yang pesat, kita tidak dapat terlepas dari pengaruhnya. Saat ini, hampir setiap orang bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak dampak positif, seperti efisiensi dan kemudahan akses informasi, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah cyber terrorism. Teknologi, terutama internet, memberikan kemudahan bagi pelaku terorisme untuk menyerang kelompok atau individu tanpa harus bertatap muka, memanfaatkan cyberspace sebagai sarana untuk melakukan aksinya. Baru-baru ini, Indonesia mengalami insiden kebocoran data pada pusat data nasional, yang disebabkan oleh virus Ransomware WannaCry. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga dapat meluas ke ranah digital. Situasi ini memicu perhatian terhadap pengaturan dan penanganan kejahatan cyber terrorism di Indonesia. Dalam paper ini, terdapat dua pertanyaan penting yang akan dibahas. Pertama bagaimana problematika pengaturan dalam penanganan kejahatan cyber terrorism terhadap pusat data nasional? Kedua, bagaimana bentuk kebijakan hukum di masa mendatang untuk membangun pertahanan siber terintegrasi guna mencegah cyber terrorism terhadap pusat data nasional? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konten analisis, bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pertahanan siber yang terintegrasi dalam mencegah cyber terrorism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan problematika dalam pengaturan penanganan kejahatan cyber terrorism serta memberikan rekomendasi mengenai kebijakan hukum yang perlu diterapkan dalam membangun pertahanan siber yang lebih efektif untuk melindungi pusat data nasional dari ancaman di dunia maya.