BLOCKCHAIN: INOVASI PEMBARUAN DALAM SEKTOR PENGAMANAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Abstract

Akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi menjadi krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya ancaman keamanan siber. Blockchain, sebagai teknologi terdesentralisasi yang mengedepankan imutabilitas, menghadirkan solusi inovatif untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data. Implementasi blockchain di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Data Nasional (PDN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). BSSN bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan siber, memastikan teknologi blockchain terlindungi dari serangan seperti 51% attack dan ransomware. Mereka mengembangkan protokol keamanan yang mutakhir untuk menjaga integritas data. PDN fokus pada manajemen data, memastikan bahwa data yang disimpan dalam blockchain tidak dapat dimanipulasi dan mematuhi prinsip imutabilitas. PDN juga merancang mekanisme pemusnahan data yang sesuai dengan standar teknologi blockchain. Di sisi lain, Kominfo berperan dalam merumuskan kerangka regulasi yang adaptif dan inklusif, bekerja sama dengan sektor publik, swasta, serta akademisi untuk mendorong adopsi blockchain secara luas. Dengan kolaborasi kuat antara BSSN, PDN, dan Kominfo, blockchain dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola e-government, meningkatkan efisiensi, keamanan, serta transparansi dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia.