Journal of Legal Reform

IMPLEMENTASI KONSEP PRIVACY BY DESIGN DAN PRIVACY BY DEFAULT MELALUI PENDEKATAN ZERO TRUST SEBAGAI AKTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI OLEH PEMERINTAH

Abdullah Faris Mumtaz — 2025-05-01

Perkembangan teknologi di era digital semakin mempermudah berbagai pekerjaan maupun kegiatan manusia. Sebagaimana teknologi berkembang, kemudahan pengolahan informasi secara digital ikut terus berkembang. Hal ini didasarkan pada berbagai kebutuhan dan aktivitas cyberspace, ruang virtual yang yang menciptakan komunikasi dan/atau integrasi antar media elektronik, seperti social media, e-commerce, hingga e-government. Berbagai layanan pada cyberspace mengharuskan user untuk memberikan informasi, yang tidak jarang diantaranya adalah personally identifiable information atau data pribadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi bagaimana status quo perlindungan hukum terhadap data pribadi oleh pemerintah melalui instrumen hukum dan bagaimana penerapan dari mekanisme konsep privacy by design dan privacy by default berbasis pendekatan zero trust dalam menjawab permasalahan perlindungan hukum data pribadi oleh pemerintah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif dengan menerapkan conceptual approach, statute approach, dan comparative approach.. Kemudian, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini bahwa belum adanya regulasi secara rinci yang mengatur mengenai teknis pelindungan data pribadi oleh pemerintah, sehingga diperlukannya penerapan mekanisme yang jelas serta reformulasi dari rumusan norma pada UU PDP.

KEBIJAKAN HUKUM PERTAHANAN SIBER TERINTEGRASI DALAM MENCEGAH CYBER TERORISM

Nuril Maghfirah Alifta — 2025-05-01

Di era perkembangan teknologi yang pesat, kita tidak dapat terlepas dari pengaruhnya. Saat ini, hampir setiap orang bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak dampak positif, seperti efisiensi dan kemudahan akses informasi, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah cyber terrorism. Teknologi, terutama internet, memberikan kemudahan bagi pelaku terorisme untuk menyerang kelompok atau individu tanpa harus bertatap muka, memanfaatkan cyberspace sebagai sarana untuk melakukan aksinya. Baru-baru ini, Indonesia mengalami insiden kebocoran data pada pusat data nasional, yang disebabkan oleh virus Ransomware WannaCry. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga dapat meluas ke ranah digital. Situasi ini memicu perhatian terhadap pengaturan dan penanganan kejahatan cyber terrorism di Indonesia. Dalam paper ini, terdapat dua pertanyaan penting yang akan dibahas. Pertama bagaimana problematika pengaturan dalam penanganan kejahatan cyber terrorism terhadap pusat data nasional? Kedua, bagaimana bentuk kebijakan hukum di masa mendatang untuk membangun pertahanan siber terintegrasi guna mencegah cyber terrorism terhadap pusat data nasional? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konten analisis, bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pertahanan siber yang terintegrasi dalam mencegah cyber terrorism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan problematika dalam pengaturan penanganan kejahatan cyber terrorism serta memberikan rekomendasi mengenai kebijakan hukum yang perlu diterapkan dalam membangun pertahanan siber yang lebih efektif untuk melindungi pusat data nasional dari ancaman di dunia maya.

URGENSI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INDEPENDEN SEBAGAI PENGUATAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MELINDUNGI HAK PRIVASI WARGA NEGARA

Maulana Lazuardi — 2025-05-01

Perkembangan teknologi digital telah memicu peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman terhadap hak privasi warga negara. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup untuk menghadapi tantangan kompleks dalam melindungi data pribadi. Penelitian ini membahas urgensi pembentukan kelembagaan independen yang bertujuan untuk memperkuat pelindungan data pribadi guna melindungi hak privasi warga negara. Kelembagaan independen diharapkan mampu bertindak sebagai pengawas yang netral dan efektif, serta memiliki kewenangan untuk mengawasi, menegakkan hukum, dan memberi sanksi atas pelanggaran pelindungan data pribadi. Dengan adanya lembaga yang otonom dan berintegritas, jaminan pelindungan hak privasi dapat lebih terjamin, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam era digital. Penelitian ini menganalisis berbagai model kelembagaan di tingkat internasional dan menawarkan rekomendasi bagi pembentukan lembaga serupa di Indonesia, guna menjawab kebutuhan regulasi yang lebih adaptif dan kuat dalam menghadapi dinamika teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SMART KAMPUNG DALAM MENUNJANG GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Mohammad Arif Wahyudi — 2025-05-01

Smart Kampung merupakan program inovasi digital yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan pelayanan publik hingga ke desa. Inovasi merupakan salah satu bentuk e-government yang kaitannya dengan pelayanan publik menjadi suatu bentuk pengintegrasian antara teknologi informasi serta internet demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal sebagai “good governance”. Program ini juga menunjukkan efektivitas birokrasi dan memudahkan pelayanan masyarakat secara online/daring. Dalam penerapan aplikasi Smart Kampung, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi tantangan yang terkait dengan perlindungan dan keamanan data pribadi. Mengingat informasi yang dapat disalahgunakan oleh orang yang ceroboh dikenal sebagai data pribadi. Selain teknik studi literatur, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, serta peerolehan data menggunakan metode studi kepustakaan juga observasi. Tujuan penelitian/penulisan ini untuk mengetahui cara aplikasi smart kampung mengantisipasi apabila terjadi kebocoran data, mengidentifikasi apa saja tantangan dan peluang berdasarkan perspektif hukum, dan menguraikan landasan hukum dalam rangka menunjang good governance.

BLOCKCHAIN: INOVASI PEMBARUAN DALAM SEKTOR PENGAMANAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Fadil Isam Yusuf Endiputra — 2025-05-01

Akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi menjadi krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya ancaman keamanan siber. Blockchain, sebagai teknologi terdesentralisasi yang mengedepankan imutabilitas, menghadirkan solusi inovatif untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data. Implementasi blockchain di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Data Nasional (PDN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). BSSN bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan siber, memastikan teknologi blockchain terlindungi dari serangan seperti 51% attack dan ransomware. Mereka mengembangkan protokol keamanan yang mutakhir untuk menjaga integritas data. PDN fokus pada manajemen data, memastikan bahwa data yang disimpan dalam blockchain tidak dapat dimanipulasi dan mematuhi prinsip imutabilitas. PDN juga merancang mekanisme pemusnahan data yang sesuai dengan standar teknologi blockchain. Di sisi lain, Kominfo berperan dalam merumuskan kerangka regulasi yang adaptif dan inklusif, bekerja sama dengan sektor publik, swasta, serta akademisi untuk mendorong adopsi blockchain secara luas. Dengan kolaborasi kuat antara BSSN, PDN, dan Kominfo, blockchain dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola e-government, meningkatkan efisiensi, keamanan, serta transparansi dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia.