Posisi, Relevansi dan Ilusi : Desain “Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila” Dalam Sistem Pendidikan Nasional (In Dept Review Internalisasi Pancasila Terhadap Aksi Perundungan Peserta Didik)

Abstract

Pertanyaan “sejauh mana Pancasila bercengkrama dengan Sistem Pendidikan Nasional?” sekiranya akan menimbulkan rentetan jawaban terkait posisi, relevansi dan ilusi yang ditawarkan pada Sistem Pendidikan Nasional saat ini. Dewasa ini, aksi “Advokasi dan Pembinaan” atas nilai-nilai Pancasila penulis berikan label “posisi, relevansi, dan ilusi” karena tidak diakui dalam Peraturan Perundang-Undangan manapun di sektor Pendidikan dan dianggap tidak mampu terinternalisasi dengan bukti maraknya perundungan peserta didik di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan penyempitan “Advokasi” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya terbatas pada upaya-upaya nonlitigasi. Melalui metode Penelitian Yuridis Normati, penelitian ini berusaha menjawab beberapa persoalan sebelumnya. Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, , Ketiadaan penjelasan Pancasila dan pembatasan Advokasi menjadi cermin bahwa tidak ada Relasi atas Desain “Advokasi Pembinaan” dalam Sistem Pendidikan Nasional selama ini, dikarenakan Adokvasi dan Pembinaan khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila masih belum terdesain dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dampaknya, peningkatan Perundungan secara umum tidak dapat direspon melalui aktivitas advokasi dan pembinaan oleh Pihak Ketiga (salah satunya BPIP) –selain Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) belum mampu merespon problematikaperundungan peserta didik–. Sehingga kedepannya perlu perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memiliki kewenangan dan kejelasan proseduran terhadap aktivitas Advokasi dan Pembinaan upaya-upaya interanlsaisi Pancasila.