Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga ideologi negara atau The Guardian of Ideology dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai benteng terakhir untuk mencegah adanya undang-undang yang berpotensi merusak sendi-sendi ideologi negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data mencakup bahan hukum primer, seperti UUD 1945 dan putusan MK, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan.   Hasil kajian menunjukkan bahwa MK secara konsisten menjalankan perannya sebagai penjaga ideologi negara melalui pengujian konstitusionalitas yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan, MK menegaskan bahwa ideologi Pancasila menjadi dasar utama dalam menilai konstitusionalitas norma hukum. Namun, tantangan implementasi peran ini tidak dapat diabaikan, terutama karena dinamika politik, tekanan sosial, dan kepentingan pragmatis yang sering kali memengaruhi proses legislasi. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi MK dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang selaras dengan Pancasila. Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai penjamin ideologi negara, yang memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.